Ungkapan Salah Satu Tokoh Pemuda Pemerhati Ekonomi Sumut Prihal Mewabahnya Bahaya Virus Corona (Covid-19 ) Di Sumut.
On 4/02/2020
Pemerintah di usulkan untuk segera membentuk bank pangan di berbagai desa dan kelurahan di Indonesia. Hal ini untuk memastikan ketersediaan pangan sekaligus menyerap produksi pangan lokal.
Menurut Pemerhati Ekonomi SUMUT.Rochi.S.K.Pasaribu,S.P.kondisi pandemi Covid-19 berbeda dengan kondisi krisis 1998, dan krisis 2008. Bila saat itu industri keuangan berhenti, kini hampir semua sektor produksi-konsumsi terancam berhenti. Sehingga mengakibatkan ketersediaan pangan dan barang-barang kebutuhan terancam tidak tersedia.
"Masalahnya karena semua orang diminta berdiam dan kerja di rumah. Kegiatan produksi dan jasa berhenti. Pasar berhenti, hanya terbuka secara terbatas," ujar Rochi.S.K.Pasaribu,S.P, Pemerhati Ekonomi SUMUT.Rabu (1/4/2020).
Di sisi lain, para petani dan pedagang bahan pangan di daerah juga terhalang akses pasarnya akibat kebijakan pembatasan sosial yang menguat. Untuk itu pemerintah sebaiknya segera menyelamatkan para petani dan pedagang bahan di daerah.
"Di Sumatera Utara, sudah banyak petani sayur yang panen dan pedagang di wilayah Berastagi misalnya, yang kesulitan memasarkan produknya ke kota Medan, karena mereka dilarang oleh Pemda mengoperasikan truk. Itu contohnya," ulas Rochi Pasaribu
Salah satu solusi yang bisa diambil adalah apabila pemerintah,Memerintahkan pembentukan bank pangan yang dikoordinasikan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) di tiap desa dan kelurahan. Dengan kebijakan itu, setiap desa atau kelurahan di wilayah perkotaan, secara mandiri menyiapkan kebutuhan pangan dengan mengutamakan penyerapan hasil pangan di wilayahnya.
Pada gilirannya, bank pangan akan menyediakan kebutuhan pangan bagi desa atau kelurahan itu apabila masa pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung. "Di sisi lain, produk pangan yang ada di tangah warga desa atau kelurahan bisa diserap," imbuhnya.
Untuk pendanaan bank pangan itu, Rochi mengatakan pemerintah bisa melakukan realokasi dana desa dan dana kelurahan. Untuk 2020, dana desa dialokasikan oleh pemerintah sebesar Rp 72 triliun untuk sekitar 72 ribu desa. Sementara anggaran dana kelurahan yang dialokasikan oleh pemerintah sekitar Rp 3 triliun untuk tahun 2020.
Realokasikan 80 persen dana desa dan dana kelurahan menjadi sumber anggaran bank pangan tersebut.
Menurut Rochi Pasaribu di tengah akses pasar yang saat ini tersumbat, kebijakan bank pangan ini bisa jadi solusi bagi jutaan warga di bawah, sekaligus membuka pasar bagi usaha menengah dan kecil.Pungkas Rochi Pasaribu (red)