Binjai

HEADLINE NEWS

Sosialisasi Penerimaan Calon Prajurit TNI AL di SMK Negeri 1 Singkil dan SMA Negeri 1 Gunung Meriah

By On 3/15/2018

Aceh, HarianDeteksi.com - Tim Werving Lantamal I melaksanakan Sosialisasi Penerimaan Calon Prajurit TNI AL di Aula SMKNegeri 1 Singkil dan SMA Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, (13/03/2018).

Tim yang di Ketua oleh Komandan Denma Lantamal I Letkol Marinir Maslan Tumanggor, S.H., bertujuan menyampaikan informasi tentang penerimaan Prajurit TNI AL  kepada para Siswa-Siswi SMK Negeri 1 Singkil dan SMA Negeri 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil secara jelas dan transparan.

Dandenma Lantamal I Letkol Mar Maslan Tgr. Selaku putra daerah Aceh Singkil diminta utk menjadi Inpektur upacara penaikan bendera dan sekaligus memberikan arahan dan motifasi motifasi kepada para siswa  agar memiliki motifasi  menjadi siswa yg kuat, ulet, tabah,  tetap memiliki adab dan kepribadian yg baik serta keimanan yg kuat sehingga diharapkan dapat berkompitsi dgn sekolah sekolah lain yg baik.

Sementara paparan mengenai proses/prosedur penerimaan Prajurit TNI AL baik sebagai Taruna/Taruni, Bintara dan Tamtama disampaikan oleh Paban Dalpers Spers Lantamal I Letkol Laut (KH) Syaifullah.

Pada kesempatan tersebut juga diputarkan film Profil TNI AL yang berisi pengetahuan tentang ke Angkatan Lautan dengan menampilkan Alut Sista yang dimiliki TNI AL. Untuk menambah bekal Penerangan dan pengetahuan bagi para siswa-siswi.

Kegiatan Sosialisasi yang berlangsung sejak Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 12.30 WIB ini diikuti oleh 270  Siswa-Siswa Kelas XI dan XII yang dengan antusias dan penuh perhatian menerima semua paparan, penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Tim Werving Lantamal I. (Erwin)

Mutasi Jabatan dan Promosi 33 Perwira Tinggi TNI

By On 3/15/2018

Jakarta, HarianDeteksi.com - Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi (Pati) TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/231/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 22 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 7 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, 4 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut : 22 Pati TNI AD, yaitu Mayjen TNI Cucu Sumantri, S.Sos. dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. dari TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pangdam I/BB, Brigjen TNI Achmad Marzuki dari Dan PMPP TNI menjadi TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas, Brigjen TNI Victor Hasudungan Simatupang, M.Bus dari Pati BIN (Sekretaris Pertama pada Kedubes RI di Washington DC/USA) menjadi Dan PMPP TNI, Mayjen TNI Sudirman, S.H., S.Sos. dari Asops Kasad menjadi TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas, Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S.Sos. dari Pangdam IM menjadi Asops Kasad, Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. dari TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas menjadi Pangdam IM, Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. dari TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M. dari Pangdam VI/Mulawarman menjadi TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas, Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han) dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad, Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI, Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad,  Mayjen TNI Muhammad Hasyim, S.Sos. dari TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Harizon, M.M. dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas, Brigjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. dari TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas, Kolonel Inf Wanti Waranei F. Mamahit dari Irdam XIII/Merdeka menjadi TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas, Kolonel Inf Bonifacius Widyanto S. dari Kabagpam Roum Setjen Kemhan menjadi Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan, Kolonel Inf Daddy Estoe W., S.I.P., M.Si. dari Staf Khusus Pangdam V/Brawijaya menjadi Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Kolonel Cba Muhammad Hita Tunggal, S.T. dari Sekretaris Ditbekangad menjadi Karoum Settama BSSN, Brigjen TNI Dedy Suryadi, S.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun) dan Brigjen TNI Basuki Abdullah dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

7 Pati TNI AL, yaitu Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.M. dari Waasops Kasal menjadi TA. Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas, Laksma TNI Yusup, S.E., M.M. dari Danlantamal VI/Mks Koarmatim menjadi Waasops Kasal,  Kolonel Laut (P) Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) dari Paban VI/Binkuat Sopsal menjadi Danlantamal VI/Mks Koarmatim, Laksda TNI  Ir. Yuhastiar, M.M. dari TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc. dari Kadisdikal menjadi TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas, Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) dari Pamen Sahli Kersin Sahli Bid. Wilnas Sahli Kasal menjadi Kadisdikal dan Laksda TNI Guguk Handayani dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

4 Pati TNI AU, yaitu Marsma TNI Pip Darmanto, S.E. dari Irum Itjen Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau (Utk. GM Bandara Halim PK), Marsma TNI Sudali, S.Sos. dari Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan menjadi Irum Itjen Kemhan, Kolonel Lek Hari Pramono dari Sesdisinfolahtaau menjadi Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah pada Deputi Bid. Identifikasi dan Deteksi BSSN dan MarsdaTNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). (Rel)

Bakamla RI – India Bahas Rencana Kerja Sama Keamanan Laut Kawasan

By On 3/15/2018

Jakarta, HarianDeteksi.com - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. beserta jajaran menerima Courtesy Call Duta Besar India Yang Mulia Pradeep Kumar Rawat dan Atase Pertahanan India Captain J.S.Dhanoa, di Kantor Pusat Bakamla RI Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018).

Kunjungan delegasi India tersebut merupakan balasan atas kunjungan kehormatan delegasi Bakamla RI kepada pejabat Coast Guard India disela-sela pertemuan Indonesia-India Security Dialogue ke-1 di New Delhi beberapa waktu lalu, Selasa (9/1), guna meningkatkan jalinan kerja sama lebih erat antara kedua negara.

Beberapa usulan kerja sama yang dibahas yaitu Pertemuan bilateral berkala setiap tahun antara pejabat Bakamla RI dan Coast Guard India dalam bentuk Coast Guard to Coast Guard Talk, membentuk Hotline antara Bakamla RI dan Coast Guard India serta Membentuk Working Group untuk membahas kemungkinan kerja sama yang bisa dilaksanakan antara kedua belah pihak.

Dalam kesempatan itu Bakamla RI juga mengusulkan bentuk kerja sama lain yaitu agar Indonesia dan India bersama-sama melaksanakan Seminar Internasional dengan tema Keamanan Laut di kawasan dengan melibatkan negara anggota ASEAN ditambah Timor Leste dan Australia serta Jepang untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan laut serta membahas isu-isu keamanan dan keselamatan terkini.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI yaitu Sestama Marsda TNI Widiantoro, M.B.A., Deputi Operasi dan Latihan Laksda TNI Semi Djoni Putra, Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol Arifin, M.H., Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Irjen Pol Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., Direktur Kerja Sama Dade Ruskandar, S.H., M.H. dan Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Satya Pratama, S.Sos., M.Sc.(Rel)

TNI Dukung Tugas-tugas Ombudsman RI

By On 3/15/2018

Jakarta, HarianDeteksi.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A., Kababinkum TNI Mayjen TNI Markoni, S.H. dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah, menerima kunjungan Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. beserta Staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).

Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai dalam audiensinya kepada Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.

Menurut Prof. Amzulian Rifai bahwa saat ini TNI telah menjadi institusi yang sangat dipercaya oleh publik. “Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggara dan pelayanan publik mengharapkan agar institusi TNI terus bisa meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai berharap beberapa permasalahan terkait personel TNI yang berkaitan dengan publik, dapat diselesaikan dengan baik di institusi TNI.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan sangat mengapresiasi dan mendukung tugas-tugas Ombudsman RI untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi TNI. “Pada dasarnya, kepercayaan publik muncul dari kinerja yang baik dari institusi itu sendiri,” katanya.

“TNI selalu membuka diri untuk terus bekerja sama dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Apabila ada permasalahan anggota TNI dengan publik, agar melakukan koordinasi dan komunikasi setiap saat dengan institusi TNI,” tutur Panglima TNI. (Rel)

Komisi I DPR RI : Penyalahgunaan NIK, Pemerintah Harus Tanggung Jawab

By On 3/15/2018

Jakarta, HarianDeteksi.com - Terkait informasi yang beredar bahwa ada NIK dari salah satu warga yang digunakan untuk mendaftarkan 50 nomor, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.

Menanggapi hal tersebut, Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Selasa (6/3/2018) saat dihubungi lewat telepon seluler menyatakan, "Kita minta pertanggungjawaban pemerintah atas tersalahgunakannya NIK ini. Sejak awal kami sudah berulang kali menegaskan pemerintah agar menjamin perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang kependudukan. Pemerintah terkesan over confident untuk selalu menjamin tidak akan terjadi tersalahgunakannya data masyarakat."

Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini mengingatkan pemerintah agar melaksanakan amanah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengatur perlindungan data pribadi ini. Pada Pasal 26 ayat 1, diatur bahwa penggunaan informasi menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Pada bab penjelasan UU ITE juga ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Maka, dengan kejadian disalahgunakannya NIK dan KK ini, dapat diartikan bahwa pemerintah telah lalai dalam menjamin salah satu hak pribadi warganya. 

"Kami setuju dengan urgensi registrasi Sim Card dalam rangka mencegah dan meminimalisasi tindak kejahatan seperti kejahatan terorisme, penipuan, hoax, dll. Tapi tanpa jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi, hanya akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Disamping itu dengan adanya data pengguna yang akurat ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan dunia digital di Indonesia. Tetapi lagi lagi syarat utama pengembangan digital adalah keamanan data pribadi, tanpa itu dunia digital kita akan tetap rentan dan pasti tidak akan berkembang dengan optimal.

Karena itu Saya mendesak Kominfo untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan bila memang terjadi kesalahan, tuntut pertanggungjawaban semua pihak terkait. Meskipun bila kesalahan ada pada operator, pemerintah juga tetap harus ikut bertanggung jawab," tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (Rel)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *