20 KABUPATEN/KOTA BERKOMITMEN MEWUJUDKAN KABUPATEN/KOTA HAM

DeteksiNusantara.idKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan International NGOs Forum on Indonesian
Development (INFID) menyelenggarakan kegiatan “Loka Latih Kabupaten/Kota HAM Bagi Aparatur
Pemerintah Daerah dan Aktivis Masyarakat Sipil”, yang berlangsung pada tanggal 20-22 Agustus 2018
di Makassar. Pelatihan ini diikuti oleh 33 Peserta dari 20 Kabupaten/Kota, termasuk dari Lani Jaya dan
Jayapura di Papua.
Pelatihan ini mempelajari konsep HAM, peran pemerintah daerah terhadap HAM, dan secara khusus
membahas tentang Kota Hak Asasi Manusia (Human Rights Cities). Loka latih ini menghadirkan
narasumber, diantaranya Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Perwakilan
Kementerian Hukum dan HAM, Bupati Jember, Bupati Manggarai Timur, perwakilan Kantor Staf
Presiden (KSP), dan dari INFID.
Sebagai hasil loka latih adalah komitmen dan tersusunnya rencana kerja masing-masing kabupaten dan
kota untuk menjadikan daerah mereka sebagai Kabupaten/Kota HAM.
Selama pelatihan para peserta melakukan diskusi berbagai materi-materi HAM, sustainable
development goals (SDGs), pelayanan publik, serta peluang dan tantangan dalam
mengimplementasilkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di daerah. Pada akhir sesi
pelatihan, para peserta membuat rencana kerja bagi masing-masing daerahnya dan berkomitmen untukmenjadikan daerah mereka sebagai Kabupaten/Kota Ramah HAM dan bersepakat untuk bekerja
bersama dan membangun jaringan kerja untuk Kabupaten/Kota HAM.
INFID dan Komnas HAM menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas partisipasi dan komitmen
semua peserta, baik dari pemerintah kabupaten dan kota maupun dari masyarakat sipil, untuk
bekerjasama merealisasikan rencana tindak lanjut melembagakan Kabupaten/Kota HAM (Human
Rights Cities). “Pelaksanaan human rights cities bisa dimulai dengan hal-hal yang ringan, misalnya
dengan menyusun dan menjalankan program HAM yang paling dibutuhkan oleh warga dan Pemda
memiliki sumberdaya dan kapasitas untuk menjalankannya” kata Mugiyanto, Program officer Senior
HAM dan Demokrasi INFID.
Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM menambahkan bahwa “ inisiatif Kabupaten/Kota
HAM merupakan salah satu strategi untuk mengurangi aduan warga soal pelanggaran HAM oleh
pemerintah kabupaten/kota yang setiap tahun selalu menempati peringkat ketiga sebagai lembaga
paling banyak diadukan ke Komnas HAM.”

Related Posts: