DNO / Belawan. Dalam upaya mendukung kegiatan pengamanan pendistribusian, penyaluran dan penegakan hukum bantuan sosial (Bansos) di wilayah hukumnya, Polres Pelabuhan Belawan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan (PAM) dengan Instansi terkait, Kamis (7/2) sekira pukul 10.07 Wib tepatnya di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan Jalan Raya Pelabuhan Belawan nomor 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Sumatera Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol H Erinal SH MH, Kasat Binmas AKP H Justar Purba SH, Kasat Sabhara AKP Eriyanto Ginting S.Sos, Kasat Intelkam AKP Sutarjo BI Manullang, Kasubag Humas Ipda Khairi Amri, Kanit Intelkam H Butar-butar, Kapolsek Belawan Kompol Saparuddin Tama Siregar SH, Kapolsek Hamparan Perak Kompol Azuar SH MH, Waka Polsek Medan labuhan AKP Ponijo, Forkopimcam Medan Belawan, Forkopimcam Medan Labuhan, Forkopimcam Medan Marelan, Forkopimcam Medan Deli, Sektertaris Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Remus, Koordinator PKH Kota Medan Dedi Irwandi Pardede, para peserta dan pendamping PKH serta Insan Pers.
Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP H Ikhwan Lubis SH MH melalui Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol H Erinal SH MH mengatakan bahwa dalam pendistribusian Dana Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) agar semua pihak bisa bekerjasama untuk melakukan pengawasan penyaluran dana bansos kepada masyarakat.
Kabag Ops juga menambahkan, peran Kamtibmas sangat penting, karena harus tetap mengawasi serta memantau agar jangan terjadi penyelewengan dan disinilah perlu perhatian Polri dalam hal bertugas sebagai pengamanan proses penyaluran dana bantuan sosial PKH.
“Akan disalurkan di seluruh wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan agar tepat sasaran, efektif dan efisien jangan sampai ada penyimpangan,” kata Kompol H Erinal sembari mengajak para agen BRI Link agar berkolaborasi dengan Bhabinkamtibmas disetiap Kelurahan ataupun Desa yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
Sementara itu, Koordinator PKH Kota Medan Dedi Irwandi Pardede menyampaikan Bantuan sosial PKH memiliki 3 komponen yang pertama Validasi awal peserta harus kredibel, selanjutnya yang kedua komponen Pendidikan terdiri dari SD, SMP dan SMA, berikutnya yang ketiga Disabilitas atau Lansia. “Pada saat verifikasi, mari sama-sama kita awasi guna memastikan data yang layak ataupun tidak layak lagi para penerima bantuan PKH,” ucap Dedi.
Saat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Remus mengatakan penerima PKH yang paling miskin adalah masyarakat berpenghasilan terendah yang layak menerima, semua penerima PKH ada yang berpotensi masalah data yaitu exclusion error dan Inclusion error.
“Pemutakhiran data mengganti ataupun merubah, merupakan salah satu langkah kongkrit sinergitas baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dan menekan angka kemiskinan,” kata Remus.
Kegiatan yang diawali dengan pembukaan oleh protokol Aiptu Jamaluddin kemudian laporan yang dibawakan oleh Kasubag Humas Ipda Khairi Amri dan pembacaan Doa serta dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Brigadir Agustina.
Selanjutnya, rangkaian kegiatan yang diisi dengan sesi tanya jawab dan sekira pukul 11.50 Wib kegiatan diakhiri dengan Photo serta makan siang bersama. (Red / Indra.hsb)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »