Rapat Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Kodam I/BB TA 2018 Bidang Teritorial

DNO  /               Rapat Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Kodam I/BB TA 2018 Bid. Teritorial yang dilaksanakan di Ruang Rapat Manunggal Lt V Makodam I/BB dipimpin Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P, Selasa (8/1/2019).


Melalui amanat Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah yang dibacakan Aster Kasdam I/BB kepada peserta rapat yang terdiri dari para pejabat teritorial satuan jajaran Kodam I/BB, diharapkan agar penyelenggaraan rapat evaluasi ini dapat membahas sejumlah agenda evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja guna mewujudkan profesionalisme Insan Teritorial, sejalan dengan tema Rapat Evaluasi kali ini yaitu; Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Kodam I/BB TA 2018 Bid. Ter, Kita Tingkatkan Profesionalisme Sebagai Insan Teritorial.


Adapun tujuan rapat evaluasi yang diselenggarakan ini adalah, Pertama; untuk mengetahui pencapaian sasaran program termasuk hambatan atau kendala yang ditemui dalam implementasi pelaksanaan program sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan program atau kegiatan di kemudian hari.


Kedua; hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan pelaksanaan program kerja dan anggaran bidang teritorial pada tahun 2019,dan ketiga; sekaligus sebagai ajang silaturahmi Insan Teritorial guna bertukar pikiran.


Hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam amanat ini tentunya berkaitan dengan tujuan dan sasaran rapat yaitu hal-hal penting terkait evaluasi kegiatan Binter baik yang dilaksanakan oleh Satkowil maupun Satnonkowil.


Pertama, dari hasil pelaksanaan Wasev maupun Wasgiat Proggiatter dengan sasaran Satkowil dan Satnonkowil, masih ditemukan ketidaktaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan baik berupa Keputusan Kasad, Peraturan Kasad, Direktif dan Surat Telegram yang telah diberikan, hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakpahaman pejabat teritorial dalam pembuatan administrasi kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ditemukan pula tingkat Daya Serap anggaran dibeberapa Satkowil dan Satnonkowil yang masih rendah baik untuk program dan kegiatan yang penyaluran anggarannya menggunakan sistem Otorisasi berjenjang maupun menggunakan sistem DIPA Daerah.


Kedua, berkaitan dengan daya serap anggaran teritorial dari seluruh kegiatan Satkowil dan Satnonkowil sampai dengan Triwulan IV (Januari sampai dengan Desember 2018) terdiri dari DIPA Pusat tercapai 99,9 % sedangkan untuk daya serap DIPA Satker Daerah tercapai 99,9 %. Dikarenakan Yon Komposit 1/Garda Pati baru diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2018, sehingga serapan anggaran tidak sesuai target yang diharapkan.


Disisi lain dalam pelaporan Daya Serap masih terulang keterlambatan laporan, hal tersebut harus dibenahi dengan peningkatan Kinerja yang lebih baik karena kedepan mekanisme anggaran berada pada Kewenangan Kantor Daerah (KD) yang tersebar pada tiap Satker. Dalam arti perencanaan penggunaan anggaran maupun pengendaliannya harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Apabila anggaran tidak diserap maka kegiatan yang dilaksanakan akan dianggap fiktif dan anggaran yang tersedia akan ditarik kembali oleh Negara.


Ketiga, arah kebijakan pimpinan dalam menghadapi TA 2019 baik pada dimensi keamanan di wilayah terkait dengan masih adanya kelompok-kelompok Radikal yang secara Laten terus mengembangkan pengaruhnya, sehingga koreksi dan evaluasi yang ditemukan pada TA 2018 terkait hal tersebut harus dapat dieliminir sehingga aparat kewilayahan lebih tajam dan peka terhadap perkembangan kelompok Radikal tersebut. Sasaran-sasaran Binter ditajamkan baik pada lokasi yang berpotensi terpapar paham Radikal maupun pada perubahan mindset masyarakat yang terpengaruh paham Radikal. Sasaran-sasaran fisik pada Binter merupakan sarana untuk memperbesar hasil pada sasaran non fisik yaitu terebutnya hati dan pikiran rakyat untuk berpihak kepada TNI.


Kemudian pada tahun politik di tahun 2019, agar Aparat Satkowil dan Satnonkowil perlu mewaspadai kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan posisi TNI ataupun ingin memecah belah soliditas TNI yang telah terbangun selama ini. Yakinkan betul sikap Netral TNI dipahami sampai dengan prajurit terendah.


Keempat, dalam TA 2019 ini utamanya dalam peningkatan kualitas prajurit Satkowil akan dilaksanakan Latnister tingkat Kodim yang didalamnya telah dipadukan dengan pihak Pemda maupun Polres, dimana dari awal sampai dengan Desember 2018, Pusterad menyelenggarakan latihan sebagai Pilot Project dari Latnister Terpadu tersebut yang telah dilaksanakan di Kodam I/BB dengan menghadirkan anggota Kodim, Pegawai Pemda dan personel Kepolisian Republik Indonesia, dimana Kodam I/BB dilaksanakan di Kodim 0201/BS.


Kelima, capaian kegiatan yang bersinergi dengan Kementerian Pertanian utamanya kegiatan Cetak Sawah maupun Serapan Gabah Petani (Sergap) yang pada intinya adalah untuk membantu program Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Para Dansat Kowil perlu melihat kendala-kendala yang di alami di lapangan mengingat capaian target dari Komando Atas seluas 1.776 Ha, kesanggupan akhir untuk Prov. Kepri seluas 1.464,76 Ha dan kesanggupan akhir untuk Prov. Sumbar seluas 148 Ha dengan realisasi keseluruhan sampai dengan saat ini perluasan Cetak Sawah baru 606,38 Ha atau 80,44 % namun target yang sudah disepakati oleh Provinsi masing-masing masih ada perbandingan dengan target yang disanggupi oleh Kalakgiat (khusus Korem 033/WP yaitu seluas 608,52 Ha) agar perselisihan luas target lahan tersebut diselesaikan dan segera ambil keputusan bersama antara Dinas Pertanian Provinsi Kepri dengan Korem 033/WP agar tidak terjadi kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan perluasan Cetak Sawah TA 2018 di wilayahnya, serta kendala-kendala dalam pelaksanaan Sergap ditiap-tiap wilayah, perlu menjadi bahan koreksi untuk dapat diselesaikan sesuai target capaian pada TA 2018.


Keenam, guna meningkatkan semangat bela negara seluruh komponen bangsa melalui kegiatan Komunikasi Sosial yang melibatkan aparat pemerintahan, komponen masyarakat yang terdiri dari para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda serta organisasi Keluarga Besar TNI (KBT). Berkaitan dengan persoalan yang terjadi dalam organisasi Keluarga Besar TNI hendaknya dapat segera diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan mempedomani petunjuk dari Pimpinan TNI selaku pembina organisasi Keluarga Besar TNI.


Ketujuh, pada kegiatan Bakti TNI utamanya kegiatan TMMD agar dapat mengkoordinasikan dengan Pemda setempat agar dukungan kegiatan TMMD dapat alokasi anggaran yang signifikan, sehingga capaian sasaran fisik menjadi lebih banyak untuk percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah atau membuka daerah terisolir, sehingga kegiatan TMMD dapat secara utuh kita dapatkan outputnya kemudian pelaksanaan kegiatan Karya Bakti Satkowil maupun Satnonkowil terkait gerakan 1 Juta Jamban, walaupun pada tahun ini untuk Semester II terdapat pemotongan anggaran Dukungan Operasional Kegiatan Babinsa.


Namun harus dipahami oleh Aparat Satkowil maupun Satnonkowil bahwa anggaran yang diberikan dalam jumlah yang terbatas adalah merupakan dana Stimulus, harus mengajak para pemangku kepentingan lain yang ada di wilayah sehingga tidak hanya closet yang dapat diberikan namun dapat dilengkapi dengan sarana lainnya sehingga representatif untuk digunakan oleh masyarakat.


Turut hadir pada acara tersebut, antara lain Waaster Kasdam I/BB, dan para Dandim jajaran Kodam I/BB. (Sumber: Pendam I/BB)

Related Posts: