Dengan Melalui Tema,"Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Publik, Satgas Saber Pungli Nasional Laksanakan Rakornas

MEDAN - DNO -          Bogor Satgas Saber Pungli Nasional melaksanakan Rakornas dengan tema “Melalui Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli, Kita Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Publik pada Kementrian/Lembaga dan Masyarakat” di Hotel Aston Bogor and Resort. Sentul, Bogor Jawa Barat. Senin-Rabu, (10 s/d 12/12/2018).



Dalam kegiatan tersebut dihadiri Menko Polhukam (diwakili oleh Ses Menko Polhukam) Letnan Jenderal TNI Yoedhi Swastono, Komisioner Kompolnas Prof. Adrianus Maliala, Kepala Ombusman RI Amzulian Rifai, Karo Paminal Polri Brigjen Pol Ignatius Sigit Widiatmono, Para Pejabat Saber Pungli, Irwasda Polda Bali Drs. Wahyono M.H dan seluruh Irwasda Polda selaku KA UPP Provinsi, serta para Perwakilan UPP Provinsi.



Ses Menko Polhukam Letjen. TNI Yoedhi Swastono mengatakan Saber Pungli terus bekerja keras demi terwujudnya Indonesia yang bersih. Namun dalam perjalanannya, tentu masih ada kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli diantaranya, masih minimnya peran serta masyarakat dalam melaporkan tentang dugaan Pungli serta sistem dan aplikasi guna untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan pungli.


Indonesia bersih dari Pungli merupakan cita-cita besar yang harus diwujudkan, bukan hanya slogan atau wacana belaka. Sebab praktek pungutan liar sangat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pungli dari Sabang sampai Merauke perlu diberantas secara tegas, terpadu, efektif, dan efisiensi sehingga menimbulkan efek jera.


Ses Menko Polhukam mengharapkan melalui Rakornas Saber Pungli ini, Tim Saber pungli dapat bekerja lebih baik demi terciptanya Indonesia bersih dari pungli. Selama tiga hari di Sentul, Rakornas berhasil membuat struktur organisasi, SOP Penangkapan dan SOP Peran Serta Masyarakat, dengan adanya regulasi internal ini akan memudahkan mekanisme kerja di internal Satgas Saber Pungli Pusat, UPP K/L dan Daerah termasuk hubungannya dengan masyarakat dan pelaksanaan tugas akan berlangsung dengan kewenangan masing-masing.(Red/Indra.hsb)

Related Posts: